mengaku mendengar ketika ini telah mulai rebutan jatah menteri untuk pemerintahan berikutnya. Megawati menyebut, banyak tarik-menarik kepentingan yang terjadi.
Seperti banyak tarik-menarik kepentingan terjadi, bahkan jabatan menteri bahkan, yang ibu dengar, nih, sekarang ini telah mulai pada rebutan, deh,” kata Megawati di Rakernas V PDIP, Ancol, Jakarta Utara, Jumat (24/5/2024).
Presiden Kelima RI itu mengatakan, dirinya pernah menyusun kabinet dengan ramping yang diisi tokoh profesional. Dia mengklaim dengan kabinetnya dapat memecahkan krisis kala itu. Saya lebih memilih menyusun kabinet yang ramping, dengan jumlah menteri 33, namun bersifat zaken cabinet, kabinet profesional,” sebutnya.
Rupanya, krisis dapat di atasi, dan seluruh utang terpenting dengan IMF (International Monetary Fund) dapat dilunasi,” terang Megawati.
Megawati lalu melempar pertanyaan terhadap peserta rakeenas untuk memikirkan bagaimana spaceman pragmatic membayar utang negara. Menurutnya, cara memecahkan ini perlu dipikirkan.
“Pertanyaan saya, ayo mikir, utang kita itu bagaimana cara bayarnya? Ayo mikir? Mikir dong. Jangan enaknya saja tidur, loh. Kayak apa kalau terjadi gimana?” kata Megawati.
Megawati Singgung Kerusakan Demokrasi dalam Pidato Politik Rakernas V PDIP
Sebelumnya, Megawati menyinggung soal kerusakan demokrasi pada Pemilu 2024 dalam Rakernas V PDIP, Ancol, Jakarta Utara, Jumat (24/5/2024).
Menurutnya, telah banyak akademisi bahkan guru besar yang mengungkapkan bahwa pemilu 2024 menjadi yang terburuk dalam sejarah demokrasi di Indonesia.
“Pemilu ini sering diungkapkan sebagai pemilu paling buruk dalam sejarah demokrasi, penyataan ini banyak diungkapkan oleh para akademisi dan para tokoh masyarakat sipil, guru besar, hingga pekerja seni, budayawan. Dan paling demikian itu menyedihkan bagi saya adalah terjadinya pengingkaran terhadap hak keadaulatan rakyat itu sendiri,” kata Mega.
Hal ini, lanjut Mega, digambarkan dengan adanya prakitik-praktik penyalahgunaan kekuasaan seperti halnya pemakaian aparat negara dan adanya intimadisi aturan.
“Ini digambarkan melalui praktik penyalahgunaan kekuasaan dengan memakai sumber kekuatan negara demi elektoral, intimidasi aturan terjadi atas nama kekuasaan, berbagai kerusakan demokrasi inilah yang disoroti oleh tiga Profesor di MK melalui dissenting opinon mereka,” sebutnya